Wednesday, 27 May 2015

Lowongan Kerja Non CPNS Lembaga Pemerintah Non-Kementerian LKPP Terbaru 2015

Lowongan Kerja Non CPNS Lembaga Pemerintah Non-Kementerian LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau disingkat LKPP adalah salah satu dari 28 Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia. LKPP dibentuk melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengembangan Barang/Jasa Pemerintah. LKPP mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah. Pada tanggal 6 Desember 2007, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007. LKPP berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LKPP dikoordinasikan oleh Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas.


Lowongan Kerja Non CPNS Lembaga Pemerintah Non-Kementerian LKPP - Cikal bakal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bermula dari sebuah unit kerja bernama Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (PPKPBJ)sebagai unit kerja eselon II. Dibentuk pada tahun 2005, unit kerja ini bertugas menyusun kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, memberikan bimbingan teknis dan advokasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta memfasilitasi penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dengan semangat ingin mewujudkan Indonesia yang lebih baik, mengemuka harapan agar proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat berlangsung secara lebih efektif dan efisien serta mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan adil bagi semua pihak dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan.

Berlandaskan harapan ideal tersebut maka perlu dikembangkan suatu sistem pengadaan barang/jasa yang mencakup aspek regulasi dan prosedur yang jelas, kelembagaan yang lebih baik, sumber daya manusia yang mumpuni, proses bisnis yang transparan dan akuntabel, serta penanganan permasalahan hukum yang mengedepankan azas keadilan.

Menyangkut kelembagaan yang lebih baik, maka diperlukan adanya lembaga yang memiliki kewenangan dalam merumuskan perencanaan dan pengembangan strategi, penentuan kebijakan serta aturan perundangan pengadaan barang/jasa pemerintah yang sesuai dengan tuntutan perubahan.

Selaras dengan itu sebagai bagian dari masyarakat global, maka keberadaan lembaga tersebut akan mensejajarkan Indonesia di kancah Internasional, selayaknya lembaga-lembaga serupa yang sudah ada di sejumlah negara seperti Office of Federal Procurement Policy (OFPP) di Amerika Serikat, Office of Government Commerce (OGC) di Inggris, Government Procurement Policy Board (GPPB) di Filipina, Public Procurement Policy Office (PPPO) di Polandia, dan Public Procurement Service (PPS) di Korea Selatan.  

Maka dengan mengucap rasa syukur kepada Tuhan YME, pada tanggal 6 Desember 2007, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007.

Dalam prakteknya LKPP berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LKPP di bawah koordinasi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

Di samping melaksanakan program sesuai visi-misi, tujuan dan sasaran strategis, LKPP juga bertanggungjawab untuk mencapai sasaran-sasaran nasional seperti diamanatkan dalam RPJMN 2010-2014, dengan prioritas di bidang aparatur pemerintahan yang baik, peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Secara spesifik, fungsi dan kewenangan lembaga ini adalah penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Tugas LKPP :

Melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Fungsi LKPP:
  • Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerjasama pemerintah dengan badan usaha.
  • Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumberdaya manusia di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.
  • Pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya.
  • Pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik (e-procurement).
  • Pemberian bimbingan teknis, advokasi dan bantuan hukum.
  • Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan, penatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta rumah tangga.

Visi dan Misi LKPP
  
LKPP bertekad untuk menjadi lembaga kebijakan pengadaan yang berkualitas, memiliki kapabilitas, serta otoritas untuk menghasilkan dan mengembangkan berbagai kebijakan yang dapat mewujudkan sistem pengadaan barang/jasa yang terpercaya di Indonesia.

Visi LKPP :

Andal dalam mewujudkan sistem pengadaan yang kredibel.

MISI LKPP:
  • Mewujudkan aturan yang jelas
  • Sistem Evaluasi dan Monitoring yang andal
  • Sumber daya manusia yang professional, dan
  • Kepastian hukum pengadaan barang/jasa pemerintah.

maka dalam kurun waktu 5 (lima) tahun pertama (2010-2014) LKPP bertujuan:  
  • Mencegah dan mengurangi Penyimpangan yang terjadi dalam proses Pengadaan Barang/Jasa dalam lingkup institusi pemerintahan.
  • Mewujudkan kinerja yang efektif yang pada akhirnya akan menciptakan efisiensi Anggaran Negara yang dipergunakan untuk pengadaan barang/jasa
  • Meningkatkan kapasitas SDM pengelola pengadaan barang/jasa, sehingga diharapkan akan terwujud SDM yang menjunjung tinggi semangat profesionalisme dan bermartabat.
  • Mewujudkan Kebijakan Nasional tentang Pengadaan Barang/jasa yang jelas, kondusif serta komprehensif.
  • Meningkatkan kapasitas kelembagaan LKPP.


Sumber : http://www.lkpp.go.id/

Untuk mencapai visi perusahaan yaitu menjadi kelompok bisnis terkemuka di Indonesia yang memberikan pelayanan terbaik kepada stakeholder-nya, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian LKPP sedang mencari pemuda - pemudi terbaik yang sangat kompeten dan termotivasi diri untuk mengisi posisi lowongan kerja terbaru 2015.

Dalam rangka memperluas jaringan bisnis terbaru bulan Mei 2015 dan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia Lembaga Pemerintah Non-Kementerian LKPP di Lowongan Terbaru posisi : BANYAK POSISI LOWONGAN KERJA

Pada hari ini bulan Mei 2015 Lembaga Pemerintah Non-Kementerian LKPP kembali membuka kesempatan berkarir atau membuka Lowongan Kerja Terbaru Non CPNS bulan Mei 2015 untuk lulusan terbaru dengan kualifikasi sebagai berikut :

Lowongan Kerja Non CPNS LKPP


Pengumuman Rekrutmen Tenaga Tidak Tetap (Non PNS)

Pengumuman Rekrutmen Pegawai Non PNS
Nomor : 01/ PPSes.3/05/2015

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di Unit Kerja Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian LKPP Tahun Anggaran 2015, kami membuka Rekrutmen Tenaga Non PNS untuk posisi sebagai berikut :


1. Senior Programmer

Dengan kualifikasi sebagai berikut :
  • Pria/Wanita;
  • Usia 25 s.d. 35 tahun;
  • Pendidikan minimal Sarjana S-1 pada bidang Informatika/Ilmu Komputer/Elektro/yang sejenis dari Universitas/Perguruan Tinggi yang sudah terakreditasi oleh BAN;
  • IPK minimal 3,00 (skala 4);
  • Memiliki pengalaman kerja di bidang TI minimal 2 tahun;
  • Diutamakan menguasai bahasa pemrograman Java dan/atau PHP;
  • Menguasai database MySQL/SQL Server;
  • Berkepribadian jujur dan mampu berkomunikasi dengan baik;
  • Mampu bekerja dalam tim dan di bawah tekanan;
  • Sanggup mematuhi segala peraturan yang berlaku di lingkungan LKPP.

Uraian Ringkas Pekerjaan :
  • Melakukan konstruksi koding, penambahan/penyempurnaan fitur dalam pengembangan aplikasi sistem informasi;
  • Melakukan penyusunan dokumentasi pengembangan aplikasi User Acceptance Test (UAT);
  • Melakukan pengujian dan implementasi aplikasi;
  • Memberikan dukungan teknis dalam setiap kegiatan kerja dan pelayanan Sistem Informasi LKPP.


2. Junior Programmer

Dengan kualifikasi sebagai berikut :
  • Pria/Wanita;
  • Usia 22 s.d. 28 tahun;
  • Pendidikan minimal Sarjana S-1 pada bidang Informatika/Ilmu Komputer/Elektro/yang sejenis dari Universitas/Perguruan Tinggi yang sudah terakreditasi oleh BAN;
  • IPK minimal 3,00 (skala 4);
  • Diutamakan menguasai bahasa pemrograman PHP;
  • Menguasai database MySQL/SQL Server;
  • Berkepribadian jujur dan mampu berkomunikasi dengan baik;
  • Mampu bekerja dalam tim dan di bawah tekanan;
  • Sanggup mematuhi segala peraturan yang berlaku di lingkungan LKPP.

Uraian Ringkas Pekerjaan :
  • Melakukan pengembangan dan pengelolaan website LKPP;
  • Menyusun dokumentasi teknis dan panduan;
  • Memberikan dukungan teknis dalam setiap kegiatan kerja dan pelayanan Sistem Informasi LKPP.


3. Technical Writer

Dengan kualifikasi sebagai berikut :
  • Pria/Wanita;
  • Usia 22 s.d. 28 tahun;
  • Pendidikan minimal Sarjana S-1 pada bidang Informatika/Ilmu Komputer/Elektro/yang sejenis dari Universitas/Perguruan Tinggi yang sudah terakreditasi oleh BAN;
  • IPK minimal 3,00 (skala 4);
  • Memiliki pengetahuan bahasa pemrograman dan database serta standar dokumentasi teknis yang baik;
  • Menguasai MS Office, Visio dan alat bantu dokumentasi lainnya;
  • Berkepribadian jujur dan mampu berkomunikasi dengan baik;
  • Mampu bekerja dalam tim dan di bawah tekanan;
  • Sanggup mematuhi segala peraturan yang berlaku di lingkungan LKPP.

Uraian Ringkas Pekerjaan :
  • Melakukan pengumpulan materi/content dan pencatatan seluruh kegiatan pemeliharaan dan pengembangan layanan SI dan TIK;
  • Menyusun dokumen teknis pengembangan aplikasi dan dokumen lainnya terkait Software Development Lifecycle (SDLC);
  • Menyusun manual/user guide sistem aplikasi;
  • Memberikan dukungan teknis dalam setiap kegiatan kerja dan pelayanan Sistem Informasi LKPP.



Tata cara pengiriman dokumen persyaratan administrasi pegawai Non PNS :
  1. Surat Lamaran ditujukan kepada Pejabat Pengadaan Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian LKPP dilengkapi dengan CV, Pas Poto (4x6 berwarna), Ijazah dan Transkrip Nilai serta Sertifikat yang relevan;
  2. Berkas lamaran disampaikan melalui email ke ppses.3@lkpp.go.id dengan mencantumkan nama posisi pada subjek email paling lambat tanggal 29 Mei 2015;
  3. Hanya bagi peserta yang dinyatakan memenuhi syarat yang akan dihubungi lebih lanjut untuk masuk ke tahap seleksi berikutnya paling lambat tanggal 8 Juni 2015.




Catatan :
  • Pendaftaran Loker Non CPNS LKPP ditutup tanggal : 29 Mei 2015


Bagaimana Anda tertarik untuk bekerja di Loker Non CPNS LKPP ?

Jika anda tertarik dengan loker terbaru hari ini bulan Mei 2015 ini yaitu yang memberikan informasi kepada anda tentang : Lowongan Kerja Terbaru Non CPNS LKPP, Silahkan kirim Surat lamaran lengkap anda beserta CV, Foto (3x4 berwarna), Ijazah, Transkrip Nilai dan Sertifikat yang relevan dengan lamaran yang diajukan via EMAIL ke alamat dibawah ini :

Email : ppses.3@lkpp.go.id

*) Subject : "Nama posisi"


Lowongan Kerja Non CPNS Lembaga Pemerintah Non-Kementerian LKPP Terbaru 2015
4/ 5
Oleh